Dahlan mendengarkan penjelasan dari Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Tri Widjajanto. PT Hutama Karya sendiri diberi tugas untuk membangun Tol Trans Sumatera.
“Saya juga juga mengundang Dirut Waskita Karya dan Dirut Jasa Marga. Mereka saya undang untuk didengarkan pendapatnya,” kata Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, Sabtu (12/7/2014)
Dahlan beralasan digelarnya rapat yang bertepatan dengan akhir pekan karena Presiden Susilo bambang Yudhoyono meminta jajaran menteri bekerja keras menyelesaikan tugas-tugas yang bisa dilakukan.
“Jadi presiden kemarin bilang semua menteri harus kerja keras untuk 100 hari terakhir sehingga pagi ini biarpun libur karena ini awal dari 100 hari terakhir maka saya periksa yang bisa dikebut tentu jalan Tol Sumatera,” jelasnya.
Harapan Masyarakat Sumatera
Pembangunan ruas tol Trans Sumatera sepanjang 2.700 kilo meter sudah sangat dinanti-nanti masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Pembangunan infrastruktur jalan tol dinilai mampu mendorong pertumbuhan dan menggerakkan ekonomi di seluruh wilayah Sumatera.
Konsep pembangunan tol tersebut terbukti mampu mengerek perekonomian di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.
“Pengembangan ekonomi wilayah cepat. Teori secara negara terjadi, Amerika menjadi booming setelah jaringan jalan tol jadi. Itu ditiru oleh Tiongkok. Sekarang seluruh jalan tol di Tiongkok sudah menghubungkan kabupaten,” kata Menteri BUMN Dahlan Iskan usai rapat akhir pekan tentang Tol Trans Sumatera di Kementerian BUMN, Jakarta.
Dahlan menjelaskan tujuan utama pengembangan Tol Trans Sumatera adalah untuk pengembangan kawasan dan infrastruktur di Pulau Sumatera. Tujuan untuk memecah laju kemacetan bukan menjadi pertimbangan utama.
“Trans Sumatra tidak untuk efisiensi tapi mengembangkan ekonomi dan infrastruktur. Tentu kalau mau sebut efisiensi ya mengurangi kemacetan setempat tapi itu bukan tujuan utama lah, tujuan utamanya pengembangan daerah,” sebutnya.
Seperti diketahui PT Hutama Karya (Persero) sebagai BUMN akan membangun Tol Trans Sumatera. Rencananya pembangunan atau ground breaking dimulai pada 9 Oktober 2014.
Untuk tahap awal, Hutama Karya akan membangun 4 ruas yakni: ruas Medan-Binjai sepanjang 16,8 km, ruas Pekanbaru-Dumai sepanjang 135 km, ruas Palembang-Inderalaya sepanjang 22 km dan Bakauheni Lampung-Terbanggi Besar sepanjang 150 km. Investasi yang diperlukan untuk membangun 4 ruas tersebut sekitar Rp 330 triliun.
Toll Atas Laut Kalimantan
PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang ikut dalam rapat dengan Menteri BUMN itu, menyinggung soal pembangunan tol laut Kalimantan senilai Rp 6 triliun. Tol ini akan menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang terisolasi dengan Kota Balikpapan di Kaltim yang lebih maju.
Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebut target pembangunan tol atas laut Kalimantan tertunda. Tol atas laut rencananya bisa mulai ground breaking pada Oktober tahun 2014 namun terkendala oleh rencana pembangunan fasilitas militer di area tol.
“Ternyata masih ada hambatan bahwa angkatan laut akan membangun proyek di lokasi itu sehingga kita harus revisi lagi,” kata Dahlan usai rapat akhir pekan tentang Tol Trans Sumatera di Kementerian BUMN, Jakarta, Sabtu (12/7/2014).
Dahlan menyebut dirinya akan melakukan negosiasi dengan pihak TNI AL. Namun jika pembangunan fasilitas militer tidak bisa digeser lokasinya maka Waskita akan mengalah dan merevisi desain pengembangan tol.
“Jika sulit mungkin BUMN saja yang harus mengubah rutenya dan ini harus dibicarakan ulang,” ujarnya.
Meskipun proyek tertunda, Dahlan menilai Waskita secara kemampuan untuk permodalan dan pengalaman telah siap menggarap tol atas laut.
“Yang Waskita, yang sebetulnya sudah sangat siap, tapi di lapangan masih ada dengan proyeknya angkatan laut tadi bagaimana menyelesaikannya,” jelasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, untuk membangun tol yang membentang sepanjang 5,6 km di atas laut dan 6,4 km di darat ini, Waskita akan menggandeng pemerintah daerah di Kaltim.
Pasalnya untuk membangun proyek 100% jalan tol tersebut, memerlukan investasi sekitar Rp 5,6 triliun sampai Rp 6 triliun. Selain itu, Waskita membutuhkan restu dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Perhubungan selaku regulator jalan tol. (Finance.detik.com).
