JAKARTA - Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan,
Askolani mendukung kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi. Salah satu
rencana akan dilakukan adalah dengan tidak menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi
di daerah Jakarta.
Askolani menyebut, jika saja anggaran subsidi BBM yang jumlahnya hampir Rp 300 triliun dikurangi, maka pengangguran dan kemiskinan akan bisa turun. Pasalnya, anggaran bisa digunakan untuk program lebih produktif.
Askolani menyebut, jika saja anggaran subsidi BBM yang jumlahnya hampir Rp 300 triliun dikurangi, maka pengangguran dan kemiskinan akan bisa turun. Pasalnya, anggaran bisa digunakan untuk program lebih produktif.
"Sekarang belanja modal hanya Rp 170-an triliun. Kalau itu kita tambah seratusan triliun lagi maka itu manfaatnya adalah pembangunan kita akan bisa lebih cepat, pengangguran dan kemiskinan kita lebih turun," ucap Askolani di Kanto Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (11/8).
Namun demikian, dalam mengurangi konsumsi BBM subsidi, Askolani mengingatkan agar program konversi BBM juga harus terus dijalankan. Konversi sangat perlu dilakukan mengingat BBM adalah sumber daya alam tidak dapat diperbarui.
"Lifting minyak kita itu semakin habis. Dan kita tidak sadar bahwa minyak itu mahal. Di Indonesia saja yang belum ini. Kita lihat Vietnam saja yang jauh lebih miskin dari kita, harga BBM itu Rp 11.000 lho. Tapi sekarang kan Vietnam bisa maju karena tidak terbebani oleh subsidi BBM," tegasnya.
Pengurangan subsidi BBM juga akan membuat pemerintah lebih fleksibel dalam melakukan pembangunan. "Kita akan lebih fleksible untuk membangun melakukan percepatan pembangunan. Banyak sekali manfaatnya," tutupnya.(MDK)
